RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO

Ekonomi Kerakyatan Perjuangkan Rakyat Kecil

Radar Pos, Edisi 145/Th.VIII/ 01-15 Maret 2014

http://zonaradarpos.blogspot.com/

      Karanganyar,,   Sebagai Calon Anggota Legislatif DPR-RI Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyadari akan pentingnya ekonomi kerakyatan untuk diperjuangkan. Di Rumah Aspirasi Karanganyar kami menjumpai Rahayu Saraswati, yang menjelaskan secara ‘gamblang’ tentang ekonomi kerakyatan.  

Rakyat kecil saat ini adalah orang-orang yang terpinggirkan di negeri mereka sendiri, terlunta-lunta berjuang untuk menyelamatkan kehidupan keluarganya. Bantuan pemerintah dalam berbagai bentuk yang ada bukan merupakan solusi karena semua sifatnya sesaat. Berdasarkan konsep pembangunan, hal tersebut justru membuang-buang anggaran secara tidak tepat sasaran dan menjadi salah satu sumber terjadinya korupsi. Hal ini terbukti dengan kehidupan masyarakat kecil yang hingga kini nasibnya masih memprihatinkan dan jurang pemisah si kaya dan miskin semakin lebar.

Salah satu dari 6 Program Aksi Partai Gerindra adalah melaksanakan ekonomi kerakyatan. Ekonomi Kerakyatan merupakan usaha negara untuk memberikan kesempatan yang adil dan hak-hak warga negara Indonesia dalam mencukupi hidupnya. Program ini sebenarnya adalah program dasar bagi setiap negara yang ingin mensejahterakan rakyatnya dan memenuhi hak-hak dasar hidup mereka. Dalam lingkup sosial dan ekonomi, keberhasilan ekonomi kerakyatan mampu menjadi penyangga ekonomi bangsa Indonesia agar bangkit dari keterpurukan. Melalui Ekonomi Kerakyatan, Prabowo Subianto akan memimpin bangsa ini menjadi Macan Asia, dan rakyat Indonesia menjadi bagian dari kemajuan tersebut.

Pada program aksi transformasi bangsa pasal ke-2; ‘Melaksanakan Ekonomi Kerakyatan’, terdapat prioritas delapan kebijakan besar dan rancangan strategi ekonomi. Hal ini menjadi perjuangan untuk membela rakyat kecil, sekaligus memakmurkan bangsa bagi segenap bangsa Indonesia. “Contoh kebijakan pemerintah yang tidak adil adalah anggaran pertanian yang dialokasikan hanya sebesar 1% dari total anggaran kepada sektor pertanian, padahal negara Indonesia adalah negara agraris dan laut,” paparnya. Rahayu menegaskan banhwa bangsa Indonesia bertahan dan hidup selama ini adalah terutama karena hasil kerja keras para petani.

        

        Saat ini negara kita telah gagal mengelola negara agraris ini, semua komoditas pertanian untuk kebutuhan pangan tidak mencukupi sehingga harus impor. Kita sekarang dibanjiri hasil pertanian dari negara lain karena akibat dari terabaikannya pemberdayaan sektor pertanian. Anggaran untuk sektor pertanian saat ini sangat minim, kurang dari 1% anggaran nasional, itu saja masih bocor dimakan koruptor. Kita bisa swasembada atau berdiri di atas kaki sendiri, anggaran pertanian harus menjadi prioritas untuk ditingkatkan.

Kebijakan kredit perbankan dan lembaga keuangan nasional selayaknya harus dirubah, dengan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah. Uang bank pemerintah adalah uang rakyat, uang itu harus di kelola bagi rakyat, jangan hanya bagi pengusaha besar saja. Kalau ada yang mengatakan sekarang ada kredit mikro, KUR dan atau apa istilah yang dibuat selama ini, itu belum adil bagi masyarakat menengah ke bawah. Selain tidak mencukupi tetapi juga pemberlakuan tingkat suku bunga yang dibebankan terlalu tinggi dan bisa menjerat leher orang susah. Bank Tani akan kita dirikan, masyarakat kecil akan mendapat fasilitas kemudahan dan keringanan.

Pertanian tetap merupakan salah satu pusat perhatian Partai GERINDRA yang dipimpin oleh, Let. Jend. (Purn.) Prabowo Subianto Djojohadikusumo, yang juga merupakan Ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia). Program-program pertanian, kelautan dan peternakan dapat dilihat dengan jelas pada ‘6 Program Aksi’ Partai Gerindra. Pada pasal 2 dan 3, dijelaskan secara detil  mengenai penyaluran kredit dan modal untuk para petani, nelayan, buruh, dll. “Salah satu hal yang paling sering kami terima selama ini adalah permintaan untuk bantuan modal yang sangat diperlukan para petani maupun peternak. Mereka sebenarnya memiliki potensi untuk mengembangkan usaha mereka tetapi mereka kekurangan modal,” jelasnya.  

Rahayu mengaku senang melihat masyarakat yang bekerja keras untuk kemandirian, agar saling menyebarkan keinginan untuk maju yang disertai oleh dukungan penuh pemerintah demi Indonesia yang merdeka seutuhnya dari hutang negara lain.

Selain itu, agar Indonesia dapat membangun ketahanan pangan, kita harus mampu memproduksi pupuk yang cukup tanpa ada permainan ataupun kecurangan yang merugikan rakyat Di dalam 6 Program Aksi Partai Gerindra juga terdapat sub program yang secara jelas mendukung petani dan kecukupan pupuk: “Membangun pabrik pupuk urea dan NPK baru milik petani dengan total kapasitas 4 juta ton”. Secara bertahap Partai Gerindra bila memegang kabinet akan menciptakan sistem manajemen yang akan mempermudah pengaturan saluran distribusinya sehingga subsidi pupuk akan aman dan bisa dinikmati para petani secara langsung dan tepat sasaran.

Demi mengembangkan sektor pertanian Indonesia, Partai GERINDRA memperhatikan industri mesin dan alat berat terkait melalui program “membangun dan mengembangkan industri nasional berupa alat berat dan mesin pertanian.”  Dengan mengembangkan industri mesin pertanian seperti traktor atau peralatan lainnya, diharapkan dapat membantu meringankan beban para petani.

Hak-hak hidup buruh dan TKI/TKW juga menjadi perhatian Partai Gerindra di mana kondisi saat ini menunjukkan ada jutaan saudara kita yang menjadi budak di negara sendiri dan negara lain. Penghasilan mereka sebagian terpaksa harus diberikan  kepada para penyalur atau pengontrak (out sourcing) tenaga kerja. Pak Prabowo pernah berkata bahwa buruh kita seakan seperti baut yang sehabis pakai lalu dibuang dan tidak diberi kesempatan memiliki masa depan yang layak.  Rahayu Saraswati, seorang aktivis anti-perbudakan modern menganggap perjuangan untuk buruh dan korban perdagangan manusia yang berjumlah besar harus diiringi dengan perubahan undang-undang ketenagakerjaan agar buruh dan TKI/TKW nasibnya akan lebih sejahtera, terlindungi dan bermartabat.

Menurut Gerindra, melindungi dan modernisasi pasar tradisional memperlancar dan meningkatkan kelayakan usaha pada saluran ekonomi masyarakat kelas bawah. Belakangan ini, di beberapa pemberitaan sering terlihat banyaknya pasar tradisional atau toko-toko milik rakyat yang terpaksa ditutup. Para pedagang tradisional seakan tersingkir oleh model dagang kapitalisme modern yang merambah hingga ke pelosok desa  “Kami tidak melawan kapitalisme tetapi kami ingin menerapkan ekonomi kerakyatan mementingkan kesejahteraan rakyat banyak bukannya merugikan mereka,” tegas Rahayu.  Kapitalisme memiliki fungsi sendiri untuk mengembangkan potensi sang pengusaha dalam mendapatkan profit atau keuntungan dari kerja kerasnya. Kapitalisme tanpa adanya kesadaran sosial, akan bersifat neo-liberal  dan hanya akan menguntungkan satu pihak dengan merugikan orang banyak.

Pengembangan infrastruktur di Indonesia juga merupakan prioritas dari Partai Gerindra karena infrastruktur merupakan pondasi jalannya program pemerintah, kegiatan rakyat dan investasi usaha. Pembangunan jalan, jembatan, irigasi desa dan pesisir, rumah sakit dan sekolah-sekolah merupakan infrastruktur dasar negara maju. “Teman seperjuangan saya, saudara Heri Kistoyo, Calon Legislatif DPRD Provinsi Jawa Tengah IV, sering memberikan pemaparan kepada para kader kita bahwa setelah beliau survei, jalanan di Sragen, contohnya, masih banyak yang rusak – bahkan sampai 70%nya,” tutur Rahayu. Dia menjelaskan bahwa berdasarkan konsep negara agraris, irigasi adalah infrastruktur penting untuk mendukung pertanian di seluruh pelosok Indonesia, terutama di tempat-tempat seperti 4J Barat maupun di 11 kecamatan Wonogiri yang sangat kekurangan air di musim kemarau. Indonesia memiliki peninggalan infrastruktur irigasi yang bermanfaat sampai sekarang dari Belanda namun masih jauh dari ideal dan perlu perbaikan di ‘sana-sini’.

Pembangunan infrastruktur untuk rakyat oleh Partai Gerindra bahkan berlanjut kepada program anggaran  ‘1 miliar rupiah per desa per tahun’ yang akan sangat membantu pembangunan daerah dengan program: listrik, air bersih, koperasi, BUMDES, lembaga keuangan mikro, lumbung desa, pasar desa, klinik & rumah sehat desa, pendidikan, wirausaha dan sistem informasi serta infrastruktur lainnya yang mendukung masyarakat pedesaan. Bila program tersebut diwujudkan, maka desa akan menjadi pusat perekonomian bangsa dan ekonomi masyarakat pedesaan akan tumbuh dan berkembang pesat.

Mayoritas penduduk Indonesia ada di pedesaan tetapi sirkulasi uang 60% di ibukota dan 30% di kota-kota besar lainnya,  sehingga sisanya hanya 10% di desa sehingga jelas bahwa sirkulasi keuangan dan ekonomi harus dirubah. Rahayu menjelaskan Partai Gerindra akan terus memperjuangkan Rp 1 milyar per desa per tahun yang dialokasikan langsung oleh pusat ke kas desa memperkuat Undang-undang Desa yang baru saja disahkan. Berdasarkan pengakuan beberapa kepala daerah, sistem birokrasi di Indonesia terkadang menjadi celah korupsi sehingga diperlukan sistem efektif dalam pelaksanaannya.  “Kami yakin bila  Gerindra menang, Prabowo presiden, maka Indonesia pasti bangkit,” tegas Rahayu.

6 Program Aksi Transformasi Bangsa adalah komitmen tertulis Partai GERINDRA untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat yang terbuka bagi siapapun untk mempelajarinya. Ekonomi Kerakyatan bukanlah konsep baru, tetapi sudah sedari dulu telah diperjuangkan oleh Prabowo Subianto dan adiknya, Hashim Djojohadikusumo. Program-program tersebut merupakan hasil kajian yang telah dipersiapkan selama berbulan-bulan oleh para praktisi dan ilmuwan yang tergabung dalam Dewan Pakar Partai Gerindra. “Yang dibutuhkan sekarang adalah kesempatan bagi kami untuk membuktikan bahwa pemikiran tersebut bisa diwujudkan oleh orang-orang yang tepat di posisi-posisi yang berwewenang,” ujar Rahayu yang sekarang mulai dikenal oleh masyarakat sebagai Pelopor Masyarakat Mandiri.

Program ekonomi kerakyatan memerlukan dukungan kebijakan dan alokasi anggaran yang besar sehingga diperlukan pemerintah yang efektif dan efisien. Partai Gerindra mampu mewujudkannya sesuai dengan poin ke-6 yaitu ‘membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kuat, tegas dan efektif’. Di seluruh dunia, korupsi adalah akar masalah bangsa yang telah merenggut hak-hak hidup rakyatnya dan sebagai pemimpin, Prabowo Subianto akan bekerja dengan sunguh-sungguh untuk tegas melawan korupsi  .

Usai menjelaskan tentang program ekonomi kerakyatan, cucu dari Begawan Ekonomi Indonesia, Soemitro Djojohadikusumo ini menutup ulasannya dengan memberi pesan: “Semua yang telah dijelaskan dan diperjuangkan oleh Partai GERINDRA akan sia-sia tanpa dukungan rakyat terhadap perjuangan kita semua di bawah naungan Bapak Prabowo Subianto,” ajaknya.

Menurut Rahayu Saraswati pilihan berada di tangan rakyat dan rakyatlah yang bisa menentukan masa depan mereka serta anak cucu mereka. Dia menjelaskan keputusan pribadi yang menghabiskan 5 menit dapat menentukan masa depan bangsa Indonesia melalui kebijakan, program dan sistem hingga 50 tahun mendatang. Rahayu bertutur banyak rakyat kita memilih karena mereka tergoda oleh jebakan ekonomi sesaat dan juga terkurung pada ketidakpedulian. “Kita semua harus peduli dan berjuang demi masa depan kita semua. Kalau Bukan kita, Siapa lagi? Kalau Bukan Sekarang, Kapan Lagi?,” tegasnya.

                                                                         ******